ketua presidium korps alumni himpunan mahasiswa islam (kahmi) mahfud md berpendapat bahwa pemerintah mesti melibatkan perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (pjtki) selama memesan kebijakan-kebijakan dan menyangkut persoalan pekerja migran.
saya pikir pjtki merupakan mitra yang tidak keliru diajak berbicara dalam merumuskan kebijakan-kebijakan supaya urusan pekerja migran sebab mereka dan benar-benar mengetahui keadaan pada lapangan, mulai dari pergi sampai hingga pada luar negeri, papar mahfud dalam jakarta, jumat.
dia mengemukakan keuntungan itu dalan forum silaturahmi ketua publik dpp asosiasi perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (apjati) melalui koordinator presidium majelis nasional kahmi yang bertajuk mendorong kebijakan pemerintah ke arah iklim upaya-upaya yang kondusif bagi jasa penempatan tki ke luar negeri.
menurut mahfud, pemerintah seharusnya memesan pjtki adalah pihak dari proses pelayanan serta perlindungan kepada kaum pekerja migran.
Informasi Lainnya:
oleh karena tersebut, kata dia, arah kebijakan pemerintah menyangkut persoalan pekerja migran haruslah menjalankan usaha serta akses yang luas kepada keterlibatan pjtki dengan objek wisata memperbaiki mutu sistem agar pekerja migran, mulai dari perekrutan, pendidikan juga pelatihan, perlindungan pada dalam luar negeri, hingga dengan pemulangan.
maka pjtki mesti benar-benar untuk mitra selama seluruh proses kebijakan, bukan sebagai objek, ujarnya.
mantan ketua mahkamah konstitusi (mk) tersebut menilai bahwa di ini mutu kebijakan-kebijakan pemerintah tenntang penempatan serta perlindungan terhadap pekerja migran baru belum maksimal oleh karenanya masih belum mampu diaplikasikan di penanganan urusan-urusan pekerja migran.
pernyataan itu dia sampaikan dijadikan tanggapan atas keluhan dari pihak apjati yang menyimpan bahwa pemerintah belum benar-benar menjadikan pjtki untuk mitra dalam membuat kebijakan, padahal pjtki merupakan pihak yang paling berperan pada lapangan selama menangani pekerja migran.
kami ini kurang dilibatkan pada pembuatan kebijakan oleh pemerintah padahal kami yang menjadi pelaksana di lapangan. seharusnya kami merupakan partner pemerintah, papar sekjen apjati idris zaini.
kami harap ada kebijakan yang menyertakan pjtki dibuat partner pemerintah. jangan apabila banyak keberhasilan dan prestasi pemerintah dan menerima, namun manakala ada masalah melalui pekerja migran, pjtki dikambinghitamkan, lanjutnya.
dia menambahkan kiranya bagian pjtki sebenarnya kerap berhasil menyelesaikan urusan-urusan kaum pekerja migran pada luar negeri, tergolong persentasi hukum melalui pendekatan informal, dimana langkah itu dinilai lebih efektif dibandingkan langkah yang ditempuh pemerintah.
posisi tawar pemerintah kita tersebut lemah di luar negeri sehingga cenderung besar supaya melindungi kaum pekerja migran, ujar idris.
pada pertemuan tersebut, mahfud md berjanji terhadap apjati untuk menyatakan masukan tersebut pada pemerintah agar dilaksanakan pembicaraan guna mewujudkan kebijakan yang dapat mendorong iklim upaya-upaya yang kondusif bagi jasa penempatan tki ke luar negeri.
pada pertemuan berikutnya, sesudah berbagai masukan ini aku beritahukan kepada pemerintah, kta hendak membahas dulu agar menggunakan tahu apakah telah sesuai ataupun masih ada dan perlu diperbaiki, ujar mahfud.