kepala kepolisian ri jenderal (pol) timur pradopo menyampaikan kondisi kota palopo ketika ini sudah berangsur pulih.
kapolri pun membayar seluruh unsur penduduk untuk mengikuti proses demokrasi dalam pemilihan wali kota palopo dengan menarik serta menggunakan jalur hukum bila ada ketidaksepakatan atas hasil pilkada.
kejadian dalam palopo, pastinya dibandingkan proses demokrasi, masyarakat mentaati keputusan kpu, proses berlangsung demokratis sampai tahapan kedua pilkada wali kota dimana terjadi pembakaran dan perusakan, papar kapolri ketika menyerahkan keterangan pada kantor presiden, senin.
kapolri menungkapkan saat ini pihak kepolisian masih mengerjakan penyelidikan, tetapi Satu orang baru menjalani pemeriksaan intensif.
masyarakat kami minta untuk menghormati proses yang diselenggarakan kpu, manakala telah dianggap banyak yang melanggar dapat diproses selama mahkamah konstitusi, katanya.
Baca Juga: Pulau Tidung - Peluang Usaha Online - Cantik dengan Cream Adha
sementara itu menteri selama negeri gamawan fauzi mengatakan sudah berkomunikasi dengan gubernur sulawesi selatan syahrul yasin limpo supaya mengikuti pengamanan untuk situasi kembali normal.
saya sejak 2012 sudah berkomunikasi dengan gubernur sulawesi selatan untuk mengambil langkah-langkah pengamanan langsung dari kerusuhan tersebut. hingga siang ini kita baru memonitor terus. saya sudah kirim dirjen kesbangpol agar membicarakan langkah lanjutan dengan pemerintah daerah, ujarnya sebelum mengikuti rapat sedikit melalui presiden di kantor presiden, senin.
ia menungkapkan dibandingkan sisi pendidikan politik seharusnya ada tanggung jawab dibandingkan partai politik atas kader-kadernya, demikian dan tim suksesnya.
supaya demokrasi mekar juga tak mengakibatkan masalah semisal ini. bila semua daerah ingin terjadi konflik dengan pemilihan langsung dengan demikian nanti pilihan kita jika tak dewasa-dewasa dan pada berdemokrasi bisa tinggal ke perwakilan nah tanpa diketahui undang-undangnya tengah kita bahas dengan dpr, paparnya.
ia pun menambahkan,banyak pemikiran supaya pelayanan warga ada pada kabupaten, perizinan ada pada provinsi, kemudian pemilihan langsung di provinsi, tetapi selama perwakilan kota/kabupaten melalui perwakilan di dprd, ini konsep baru tengah dibahas.